Perhitungan dan Peraturan THR 2018

Idul Fitri hampir tiba. Hal yang paling ditunggu oleh karyawan adalah libur hari raya dan juga tunjangan hari raya atau THR. Nah, bagaimana sih Perhitungan dan Peraturan THR 2018 yang sesungguhnya menurut Menteri Ketenagakerjaan? Hal-hal apa saja yang perlu perusahaan dan karyawan ketahui mengenai THR?

Ketentuan mengenai tunjangan hari raya ( THR) ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang mana setiap perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) para pekerjanya maksimal satu minggu sebelum hari raya. Selain itu, peraturan menteri tersebut juga mengatur besaran THR yang harusnya didapatkan pekerja. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun secara terus menerus akan diberikan THR sebesar satu bulan upah. Upah satu bulan tersebut mencakup upah pokok atau gaji poko dan juga termasuk tunjangan tetap.

Perhitungan dan Peraturan THR 2018

Sedangkan bagi pekerja/karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 bulan namun belum mencapai 12 bulan bekerja, maka THR-nya akan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Perhitunganya itu adalah masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan gaji. Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan gaji 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Kemudian, bagi pekerja lepas yang bekerja kurang dari 12 bulan, gaji 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata gaji yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Misalnya:
Budi telah bekerja sebagai staf marketing selama 1 tahun lebih di PT. ABC. Gaji pokok yang didapatkan oleh Budi adalah 3 juta, selain itu Budi juga mendapatkan tunjangan tetap berupa tunjangan makan 300.000 dan tunjangan transport 200.000. Maka perhitungan THR yang didapatkan Budi adalah:
Masa kerja > 12 bulan/1 tahun
Gaji pokok Rp. 3.000.000,
Tunjangan tetap berupa Tunjangan Makan Rp.300.000,- dan Tunjangan Transport Rp. 200.000,-
Maka THR yang seharusnya didapatkan oleh Budi adalah Gaji Pokok + Tunjangan Tetap
Rp. 3.000.000 + (Rp. 300.000 + Rp. 200.000) = Rp. 3.500.000,-

Selain menjelaskan THR yang didapatkan oleh pekerja/karyawan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut juga menekankan bahwa Kemenaker akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR kepada para pekerjanya. Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai denda dan sanksi administratif. Perusahaan akan dikenakan denda 5 persen dari total THR dengan tetap wajib membayar THR, teguran tertulis, dan pembatasan kegiatan usaha.

Pekerja/karyawan yang telat ataupun tidak mendapatkan THR dari perusahaan tempatnya bekerja bisa melaporkannya ke posko THR yang didirikan Kemenaker atau menghubungi nomor 0215260488, Whatsapp 082246610100, dan e-mail poskothr@kemnaker.go.id.

Demikian informasi mengenai Perhitungan dan Peraturan THR 2018. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami kembali. Kami adalah konsultan ERP, software akuntansi, software payroll/HR  dan juga web design yang siap membantu Anda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *